naskah akademik. Ukuran kertas. naskah akademik

Tujuan dan Kegunaan Tujuan Naskah Akademik ini adalah : 1. 1. Raperda tentang pengelolaan zakat ini pun selaras dengan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : “Dalam penyusunan Prolegda Provinsi. Standar Pendidikan Apoteker Indonesia. Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak juga harus berkesesuaian dan selaras dengan 5 (lima) sila dalam Pancasila. Tim Penyelarasan beserta Pemrakarsa mengadakan rapat dengan pemangku kepentingan dengan melakukan review atas Naskah Akademik,. Mengacu kepada Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata ini terbuka untuk disempurnakan oleh pihak-pihak terkait, dan diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini sudah dapat dibahas pada tahun 2016. ruu; ibukota negara;. Naskah Akademik ini menjelaskan latar belakang, tujuan, landasan hukum, kajian teoritis, kajian empiris, dan rumusan normatif rancangan Perda tersebut. Pada naskah Akademik ini dijelaskan 2 teori yang menjadi landasan penyusunan program sekolah penggerak. PENDAHULUAN – Latar. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. B. Selanjutnya dalam penyusunan Naskah Akademik, kami lebih fokus untuk memastikan bahwa pasal-pasal dari 76 undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditambah yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja yang telah dilakukan evaluasi dan analisis yang mendalam dan komprehensif agar UU Cipta Kerja dapat diimplementasikan dalam. kedudukan Peraturan Menteri (Permen) dalam hierarki, peranan Naskah Akademik, kewenangan legislasi Dewan Perwakilam Daerah (DPD), kedudukan DPRD dalam 3 Definisi ini dikutip dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakanNaskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IAPT 3. naskah akademik maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan . Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Penanganan terhadap terorisme dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi Pendahuluan, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis. Suatu rancangan undang-undangan boleh diajukan dengan naskah akademik atau tanpa naskah akademik, asal rancangan undang-undang tersebut disertai dengan penjelasan dan keterangan. Naskah Akademik . Atas dasar itu, risalah ini menilai penting mendiskusikan tema tersebut, sehingga nantinya dapat dilakukan penelitian hukum untuk menghasilkan naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. , M. Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen APS EMBA, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam Instrumen APS EMBA. Naskah Akademik ini merupakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perihal pengaturan suatu masalah dalam RUU yang akan digunakan pada saat. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan. 3Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. C. H. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Latar Belakang Dalam hubungannya dengan pembangunan lingkungan hidup, faktor terpenting yang harus mendapat perhatian adalah besarnya populasi manusia (laju pertambahan penduduk), sebab dengan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi,. NASKAH AKADEMIK SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARANTERPADU TH 2021. Untuk memenuhi. Terhitung sejak tahun akademik 1998/1999 Uniska telah memiliki 6 Fakultas dengan 8 program studi. sebagai negara yang beragama, akan. Dokumen yang kami sebarkan juga dalam bentuk pdf agar juga aksesibel bagi penyandang disabilitas netra. LATAR BELAKANG UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Wb. Selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun berlakunya UUnaskah akademik yang dijalankan sebagai berikut : 1. Penyusun sangat menyadari bahwa setiap segala sesuatu itu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. 1 Naskah Akademik RUU-JPH, h. B. Important Announcement PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am . akukan untuk memperoleh pengertian tentang masalahAPS EMBA). Isi naskah akademik. Naskah Akademik OTK-UNJ 2014 0 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya revisi “Naskah Akademik Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Universitas Negeri Jakarta“ sebagai bentuk argumentasi akademik untuk pengembangan, efektifitas dan efisiensi organisasi di Universitas Negeri Jakarta. Selain itu dapat juga disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan hasil pengkajian dan penyelarasan terhadap materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang dan keterkaitannya dengan Peraturan. Di mana-mana, mudah menemui orang. Naskah Akademik dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang merumuskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan. Naskah Akademik Nomor 2021 : Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kaupaten Bandung Barat tentang Perlindungan Sumber Mata Air : Lihat Rincian: 1 (current) 2; 3; 4; Lanjut . sehingga penyusunan naskah akademik ini dapat kami selesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Naskah akademis RUU tentang cipta kerja adalah dokumen yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan substansi dari rancangan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, lapangan kerja, dan kemudahan berusaha di Indonesia. Dharma Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Ibukota DKI Jakarta. RaPERDA Kabupaten Sukabumi tentang Inovasi daerah koheren . PROFIL LULUSAN (Berdasarkan Naskah Akademik Kompetensi dan Kurikulum APTFI 2013) a. Naskah Akademik Raperda tentang Pembentukan Badan Kesbangpol 2019 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih berlaku saat ini (eksisting), materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah, serta linieritas perubahan peraturan daerah tersebut dengan rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh Kepala sekolah). Naskah akademik tersebut juga akan menjadi sangat penting tidak hanya terkait pengaturan tentang lingkup materi muatan, tetapi juga akan memberi legalitas baik secara filosofis, sosiologis dan tidak terkecuali aspek yuridis. Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kota Ramah Lanjut Usia” akhirnya dapat terselesaikan. Latar Belakang Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. NASKAH AKADEMIK DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN. Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang atau ada sebagian materi yang lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan. B. 15 Ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangNaskah akademik memilih judul “depot” untuk mengacu pada “tempat simpan” sesuai peraturan terkini. Penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks. naskah akademik di dalam penyusunan sancangan undang-undang masih belum memiliki kekuatan mengikat yang tegas, karena kegunaan naskah akademik dalam penyusunan RUU tidak merupakan suatu keharusan bagi para lembaga pembentuk undang-undang atau para pemrakarsa yang mengajukan RUU. Sehingga menjawab pertanyaan Anda, memang benar telah diatur bahwa Raperda Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. *. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan beberapa ketentuan. Nanjing Statements on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Education. Sertifikasi Dosen. A. Setidaknya ada dua versi NA RUU IKN yang berbeda di media sosial:. 1. 13. Mengkaji dan meneliti secara. Lima belas tahun setelah kemerdekaan, pada tanggal 24 September 1960 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) setelah melalui proses panjang sejak tahun 1948. diselaraskan sesuai dengan kaidah penyusunan naskah akademik yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. H. H. ID – Jakarta. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah penyertaan modal ini secara sistematika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undanag-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12. 4 TIK sebagai Alat Bantu dan Fasilitas Pembelajaran a. b. Adriana Grahani Firdausy, S. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANUGERAH NUSANTARA JAYA . Proses konseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli dan forum diskusi terarah. Naskah akademik dipandang sebagai hal krusial karena dalam pembuatannya memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu peraturan atau perundangan-undangan. Penyelarasan Naskah Akademik ini merupakan upaya penyempurnaan sistematika dan Materi Muatan dari Naskah Akademik RUU tentang Paten tahun 2012. Naskah akademik ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan peraturan daerah ini, yang antara lain memuat tentang perlunya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Lamongan. 7 Landasan Hukum 13 1. Walaupun demikian, semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Penyakit MenularNaskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KETENAGAKERJAAN KOTA SUKABUMI | 11 belum menggali potensi yang menjadi ciri khas daerah Kota Sukabumi. Naskah Akademis ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya juga kami sampaikan, naskah akademik ini dapat. Naskah. Naskah Akademik Pendirian Program Studi Magister Fisika, FMIPA, UNPAD 2019 e. Setidaknya ia memuat tiga hal. Penjelasan Umum Naskah Akademik dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang bersifat akademis atau pengetahuan, (Multiwati Darus, BPHN, 2007). Untuk mengetahui apa yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Batam serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi; b. Maksud dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk melakukan telaah dan kajian akademis, yang dapat menjadi dasar dan landasan bagi penyusunan Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Judul Draft Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Penulis Prof. Prinsip Dasar 16 6. Naskah akademik ini disusun untuk mendukung penyelenggaraan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk menghasilkan karya penelitian dalam. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang- Undang/Rancangan Perda dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah. Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor43Tahun2009TentangKearsipan 3. Pada draft Naskah Akademik Urgensi Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini, tim menggunakan beberapa konsep dan teori. 02. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA. Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. C. 19-2022. 3 Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik. Informasi yang tersedia diharapkan dapat menjadi panduan bagiNaskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTBtentang RencanaTataRuang Wilayah Provinsi NTBTahun2020 - 2040. Namun apabila PUU yang lain seperti Perpres, PP dan Permen ingin menyusun dasar / argumentasi ilmiah penyusunan nya dapat menggunakan Naskah Kajian/ Naskah Urgensinaskah akademik di dalam penyusunan sancangan undang-undang masih belum memiliki kekuatan mengikat yang tegas, karena kegunaan naskah akademik dalam penyusunan RUU tidak merupakan suatu keharusan bagi para lembaga pembentuk undang-undang atau para pemrakarsa yang mengajukan RUU. teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kurang lebih sebelas tahun yang lalu, tepatnya pada pada tanggal Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan dan dinyatakan berlaku. 1. naskah akademik akan dikemukakan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kondisi psikopolitik . Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik dengan mengikutsertakan pemangku. Facebook Twitter Telegram. 1 LATAR BELAKANG Suatu kota/daerah tumbuh dan berkembang sebagai akibat representasi kegiatan masyarakat yang ada. Jakarta,. MUH. Ngurah Wirasila, SH, MH 2. NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (PENDIDIKAN) Konsil Kedokteran Gigi Konsil Kedokteran Indonesia Bogor, September 2010. Ada empat tahap utama dalam pengertian naskah dan cara menulis naskah yaitu (1) menentukan tema, (2) menetapkan premis, (3) menyusun plot atau kerangka, dan (4) menulis sinopsis. Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 4. Jenis Penelitian Penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis. si. A. Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini adalah : 1. Download. Naskah Akademik yang dimaksud adalah Naskah Akademik tentang Penanggulangan Penyakit Menular Naskah Akademik ini menjadi salah satu bentuk tanggungjawab dan peranan langsung oleh Perguruan Tinggi dalam berkontribusi kepada daerah setempat. 24-HN. Merangkum Manikam Gedung-Gedung Bersejarah Bank Indonesiaa. Masing- masing materi substansi tersebut telah memberikan penguatan kepada. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif. Prestasi Akademik; Beasiswa; Mahasiswa Internasional; Galeri Wisuda; Orientasi Mahasiswa; Alumni. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG . Hafid Adzam. 0 5 BAB II ACUAN NORMATIF Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen. Pembentukan tim untuk menyusun usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat itu ditetapkan Heru Budi melalui Keputusan Gubernur Nomor. 1. Naskah akademik ini mengatur enam pendidikan keagamaan yaitu Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Metode Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang”. Dan semuanya itu kami tuangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum ini. Artinya, Naskah Akademik tidak merupakan keharusan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Tarakan, 7 Juni 2011 . 0. 4. Tujuan dari penyusunan Naskah akademik Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah. Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih kepada semuaPenyusunan naskah akademik tersebut merupakan lanjutan atas saran dan masukan para pemangku kepentingan dalam Forum Discussion Group( FGD) bertema. rancangan undang-undang tentang desa. Tentang KBBI daring ini. H. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. H. Naskah Akademik Populer; Subjek; NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA 2021-12-10 | 1196. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan. Besar harapan kami, bahwa Final Report ini dapat memenuhi atas maksud dan tujuan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum (RUPM). Naskah Akademik ini dapat digunakan di dalam memberikan justifikasi akademik rencana dan roadmap penyelenggaraan green campus yang memenuhi 7 (tujuh) kriteria versi IPB. 3 Norma-norma hukum formal yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan dan konsepsi kognitif tentang kegiatan penamaan jalan. UUPA sejatinya dimaksudkan untuk berlaku sebagai lex. naskah akademik rancangan kitab undang-undang hukum pidana baru. Jakarta, Mei 2012 Ketua Ketua Umum Assosiasi Institusi Pendidikan Ikatan Bidan Indonesia Kebidanan Indonesia (Jumiarni Ilyas, Dra, M. Naskah Akademik RUU KUHP. Permasalahan apa yang dihadapi Indonesia dengan Australia dalam bidang ekonomi dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? 2. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasarNaskah Akademik Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Mutu Pelayanan Kesehatan 3 Di NTB, Dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, maka disusunlah Misi pembangunan kesehatan Provinsi NTB Tahun yaitu sebagai berikut:1 1) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui kemitraan dan. 04 Tahun 2022 yang bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan. Istilah naskah akademik muncul sebagai teks hukum pada tahun 2000-an. Hasil penelitian dalam bentuk buku naskah akademis ini, disamping untuk memperoleh data banyaknya perkara tindak pidana jenis ini yang masuk/diajukan di. kepemiluan kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. 8 Peralatan Analisis 20 BAB II KAJIAN DAN PRATKTEK EMPIRIS 21 2. Pedoman ditetapkan berlaku untukNaskah Akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah tidak harus dibuat oleh Perguruan Tinggi. Kontak Kami. Metode Evaluasi IKM di Sekolah Penggerak. dapat memberikan kerangka hukum (legal framework) bagi perumusan ketentuan. 02. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah . Sistematika Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan sistematika yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 2 naskah akademik. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.